Inovasi Transaksi Digital, Pemkab Jombang Sabet Penghargaan Terbaik TPAKD Jatim 2026

JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dengan Kategori Perlindungan Transaksi Digital Terinovatif. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd. Acara berlangsung dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD di The Trans Luxury Hotel Surabaya (18/11/2026).

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor 100.3.3/3211/KPTS/033.2/2026. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemkab Jombang dalam mendorong inovasi perlindungan transaksi digital serta memperkuat ekosistem layanan keuangan digital yang aman bagi masyarakat.

Hasil Kerja Keras Bersama

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkab Jombang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi digital.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama. Kami menyampaikan apresiasi kepada TPAKD Kabupaten Jombang, perbankan, instansi vertikal, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus bersinergi dalam memperkuat ekosistem dan perlindungan transaksi digital bagi masyarakat maupun pelaku UMKM di Kabupaten Jombang,” ujar Wabup Salmanudin.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat inovasi dan meningkatkan perlindungan transaksi digital. Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem transaksi yang aman, mudah, dan dapat dipercaya masyarakat. Harapannya, pemanfaatan layanan keuangan digital semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Perkuat Literasi Digital

Ia juga menegaskan bahwa penguatan transaksi digital perlu diiringi dengan peningkatan literasi masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat semakin bijak dan waspada dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Perlindungan transaksi digital menjadi bagian penting dalam mendukung perluasan akses keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, serta mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi vertikal. Kegiatan ini juga membahas upaya pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan masyarakat serta UMKM menjelang Natal dan Tahun Baru.

Kinerja Keuangan Jatim

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar pelaporan capaian. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah konkret agar sinergi antarlembaga dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Di bidang akses keuangan, hingga September 2026 dana pihak ketiga (DPK) perbankan Jawa Timur mencapai Rp874,68 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp649,95 triliun atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan. Usaha mikro menyerap porsi kredit UMKM terbesar, yakni 44,46 persen.

Dari sisi digitalisasi daerah, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Timur pada 2026 mencapai 98,3 persen dan masuk kategori digital. Transaksi penerimaan non-tunai pemerintah daerah pada 2025 juga tumbuh 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Jombang berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi daerah, memperkuat perlindungan transaksi, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *