GRESIK — Pemerintah Kabupaten Gresik resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan daerah melalui Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang diselenggarakan oleh Bappeda ini berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Kamis (18/12/2025).
Forum ini dihadiri oleh 250 peserta, termasuk jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa, guna menyelaraskan persepsi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Fokus pada Sektor Mandatori
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menekankan bahwa setiap perencanaan harus berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai arah kebijakan utama. Ia menginstruksikan agar program kerja tahun 2027 tetap memprioritaskan hak dasar masyarakat.
“Perencanaan yang benar dan transparan adalah kunci good government. Sektor mandatori seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama kita,” tegas Bupati Yani.
Target Waktu dan Capaian Signifikan
Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Edy Hadisiswoyo, menjelaskan bahwa RKPD 2027 menempati posisi strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Pada tahap ini, program prioritas ditargetkan sudah menunjukkan capaian yang signifikan dan terukur.
Beberapa poin penting dalam linimasa perencanaan ini meliputi:
-
Januari 2026 (Minggu Kedua): Pemkab Gresik ditargetkan sudah merampungkan arah kebijakan dan program prioritas.
-
Dasar Musrenbang Desa: Dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan musyawarah pembangunan di tingkat bawah.
Apresiasi dari Pemerintah Provinsi
Langkah cepat Pemkab Gresik ini mendapat apresiasi dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin. Ia memuji konsistensi Gresik dalam memulai tahapan perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Kegiatan ditutup dengan diskusi panel yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik serta pimpinan DPRD Kabupaten Gresik untuk memastikan adanya sinergi antara pandangan eksekutif dan legislatif dalam mengawal rencana pembangunan daerah.
