BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Samsul Bahri, S.E., menyampaikan desakan agar pemerintah segera memperkuat kembali penggunaan komunikasi berbasis frekuensi radio sebagai sarana utama dalam menghadapi situasi darurat bencana.
Pernyataan ini disampaikan di tengah kondisi Aceh yang dilanda banjir besar akibat curah hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan ambruknya jembatan penghubung jalan nasional di Meureudu dan memicu longsor di sejumlah kabupaten.
Samsul menjelaskan bahwa teknologi komunikasi berbasis frekuensi radio (yang umum disebut HT oleh masyarakat awam) terbukti menjadi alat komunikasi yang paling dapat diandalkan saat infrastruktur modern seperti jaringan internet dan telepon seluler lumpuh total. Kondisi ini kembali terlihat pada bencana di Aceh baru-baru ini, di mana pemadaman listrik langsung memutus akses informasi dan komunikasi masyarakat.
“Dalam kondisi darurat seperti saat ini, kita bisa melihat betapa rentannya ketergantungan kita pada internet. Begitu listrik padam, akses informasi langsung terputus. Di saat kritis seperti itu, alat komunikasi berbasis frekuensi radio selalu menjadi teknologi yang tetap hidup dan bisa diandalkan,” tegas Samsul.
Keunggulan dan Desakan Pengadaan
Ia menambahkan, radio komunikasi tidak memerlukan infrastruktur kompleks, dapat menjangkau wilayah luas, termasuk daerah terpencil yang paling terdampak bencana. Alat ini juga vital untuk:
-
Menyebarkan informasi resmi dari pemerintah dengan cepat.
-
Memperkuat koordinasi tim penyelamat.
-
Memberikan arahan yang benar kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Samsul mendorong pemerintah Aceh untuk tidak hanya fokus pada penguatan media berbasis internet, tetapi juga kembali menjadikan komunikasi berbasis frekuensi radio sebagai pilar utama sistem komunikasi kebencanaan.
“Alat komunikasi ini sebaiknya dimiliki pemerintah hingga ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke kecamatan. Bahkan gampong-gampong (desa) perlu menyediakan alat komunikasi ini karena harganya juga relatif murah,” desaknya.
Menurut Samsul, alat komunikasi berbasis frekuensi radio dapat berfungsi bahkan di situasi paling kritis, sehingga harus kembali menjadi bagian integral dari strategi mitigasi bencana Aceh.
“Jika pemerintah serius menyiapkan Aceh menghadapi berbagai potensi bencana, maka penguatan komunikasi radio harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal teknologi lama—ini soal teknologi yang terbukti menyelamatkan,” pungkasnya.
