Tambolaka, 19 Juni 2025 — Kritik tajam dilontarkan oleh Imanuel Karango, S.Pd., warga Kecamatan Kodi, terhadap sikap diam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyusul tragedi penikaman yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan setempat.
Menurut Imanuel, tragedi tersebut tidak semata-mata merupakan kasus kriminal individu, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik yang selama ini dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini cermin kegagalan sistem yang dibiarkan membusuk. DPRD jangan hanya hadir saat sidang paripurna, tapi menghilang ketika rakyat terluka,” ujar Imanuel kepada wartawan, Rabu (19/6/2025).
Ia menegaskan, dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan kecaman dari pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif yang memegang fungsi pengawasan, menurutnya, seharusnya mengambil langkah evaluatif dan responsif.
“Keterlambatan gaji selama enam bulan itu bukan kelalaian biasa. Itu pelanggaran hak hidup. DPRD SBD harusnya tahu lebih dulu sebelum rakyat berteriak,” katanya.
Imanuel juga menyoroti rendahnya kepekaan legislatif terhadap nasib tenaga honorer dan operator sekolah yang disebutnya selama ini bekerja di bawah tekanan dan ketidakpastian status.
“Kalau mereka yang duduk di kursi DPRD tak lagi mampu menyuarakan jeritan rakyat, maka sudah waktunya kita pertanyakan: mereka mewakili siapa?” ujarnya.
Ia menambahkan, tragedi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi, sekaligus dorongan untuk melakukan perombakan total dalam sistem birokrasi serta memperkuat komitmen politik terhadap keadilan dan kesejahteraan pegawai di lapisan bawah.
