KLATEN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau pajak galian C mencatat lonjakan yang fantastis. Pencapaian ini membuktikan besarnya potensi pundi-pundi daerah jika diawasi dan dikelola dengan tangan besi.
Ketua DPRD Klaten, H. Edy Sasongko, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait lonjakan tersebut. Pada 2024 lalu, realisasi pajak MBLB tampak lesu karena dari target Rp 1 miliar, hanya terkumpul Rp 400 juta. Namun, usai Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat ketat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), target 2025 langsung dinaikkan drastis menjadi Rp 4 miliar.
Hasilnya di luar dugaan, target fantastis tersebut sukses tersapu bersih 100 persen di penghujung tahun 2025.
“Terkait Pajak MBLB itu memang di 2024 belum bisa maksimal, dari target 1 miliar baru tercapai 400 juta. Akhirnya tahun 2025 Badan Anggaran rapat dengan tim anggaran mematok target 4 miliar. Alhamdulillah di akhir 2025 bisa tercapai,” ujar Edy Sasongko saat ditemui di Rumah Dinas Ketua DPRD, Kamis (8/10/2025).
Melihat kurva positif ini, Edy mendesak Pemkab Klaten untuk menjaga konsistensi pada tahun 2026.
“Artinya apa, kami butuhkan keseriusan pemerintah kabupaten Klaten untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. Jadi itu sudah menjadi rekomendasi kami selaku DPRD dan juga badan anggaran,” tegasnya.
Incar Cuan Baru dari Jaringan Fiber Optik
Tak puas hanya mengandalkan retribusi tambang, wakil rakyat Klaten kini mulai melirik ‘harta karun’ baru. Mereka menargetkan penataan jaringan kabel fiber optic (serat optik) sebagai sumber PAD anyar melalui Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Potensi pendapatan yang kita belum laksanakan di Kabupaten Klaten. Kemarin kita mengusulkan ke bagian hukum, Bina Marga, dan Kominfo untuk berembuk agar ke depan di Klaten bisa dibentuk Perda yang ada hubungannya dengan PAD khususnya fiber optic,” jelas Edy.
Jurus Anti-Bocor: Tapping Box dan Operasi Harian
Menjawab isu liar soal kebocoran pajak yang kerap disorot publik, DPRD Klaten rupanya tak tinggal diam. Edy mengaku telah memberikan dua rekomendasi jurus ampuh kepada tim anggaran: digitalisasi sistem pembayaran dan operasi kepatuhan harian.
Digitalisasi difokuskan pada pemasangan alat pantau pajak elektronik atau tapping box di berbagai titik transaksi seperti hotel dan restoran.
“Biar begitu gesek langsung masuk kas daerah. Sistem manual dengan kuitansi sangat rawan bocor dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Jurus kedua, khusus untuk sektor tambang MBLB, DPRD meminta digelarnya razia rutin bagi para wajib pajak. “Terkait khususnya pajak MBLB itu ada operasi kepatuhan bayar pajak. Jadi memang setiap hari ada operasi, jadi biar tidak bocor,” tambah Edy.
Sebagai penutup, pimpinan dewan ini menyadari keterbatasan 50 anggota DPRD dalam mengawasi seluruh jengkal wilayah Klaten. Ia pun meminta warga ikut menjadi ‘CCTV’ pemerintah.
“Saya berharap masyarakat juga ikut mengawasi, disampaikan ke kami di mana ada kebocoran, kami bisa menindaklanjuti,” pungkasnya.
