Jakarta, 9 Juli 2025 — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan capaian kinerja tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dalam paparannya, Rini menegaskan komitmen Kementerian PANRB untuk terus menjadi penggerak utama transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.
“Sepanjang tahun 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” ujar Rini.
Fokus 2026: Reformasi Birokrasi Tahap I dan Transformasi ASN
Rini menjelaskan, pada tahun 2026 Kementerian PANRB akan fokus pada pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahap I, yang mencakup:
-
Integrasi kebijakan evaluasi reformasi birokrasi lintas kementerian/lembaga,
-
Penerapan reformasi birokrasi hingga ke tingkat desa,
-
Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
-
Transformasi manajemen ASN berbasis talenta dan meritokrasi,
-
Pengembangan layanan publik omnichannel,
-
Reformasi proses bisnis pemerintahan yang kolaboratif dan fleksibel.
Rini juga menekankan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) akan mulai diimplementasikan. Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan kinerja antarinstansi pemerintah agar berorientasi pada capaian bersama (shared outcome), bukan hanya target masing-masing instansi.
“Perubahan ini akan mendorong setiap kementerian dan lembaga bergerak secara sinergis untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional,” kata Rini.
Transformasi Digital dan Interoperabilitas Layanan
Dalam bidang transformasi digital, Kementerian PANRB akan memperluas interoperabilitas data dan integrasi layanan digital yang didukung oleh Digital Public Infrastructure (DPI). Ekosistem digital ini mencakup Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment, dengan fokus pada use case prioritas Presiden, seperti program perlindungan sosial (Perlinsos).
“Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi mencakup perubahan menyeluruh terhadap tata kelola, SDM, kelembagaan, penggunaan data, serta penguatan keamanan digital,” ujar Rini.
Dukungan DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kementerian PANRB. Ia berharap kolaborasi antara kementerian dan DPR terus diperkuat untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan kepada seluruh mitra kerja, termasuk Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman, untuk terus memberikan kinerja terbaik demi kepentingan rakyat,” pungkas Zulfikar.
