Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si., menyuarakan kritik keras terhadap ketimpangan fiskal yang dialami Papua, terutama dalam hal transparansi dan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal di Kompleks Parlemen, Rabu (7/5), Eka mempertanyakan kejelasan nominal kontribusi PT Freeport Indonesia dalam skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2018.
“Kami hanya disuguhi persentase—80 persen untuk daerah, 20 persen untuk pusat—tanpa rincian angka nominal yang bisa diuji publik. Papua punya hak untuk tahu! Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas fiskal,” tegasnya.
Eka juga menyoroti lambannya pencairan DBH yang berdampak langsung pada stagnasi pembangunan di Papua. Ia menilai ketertutupan data ini mencerminkan kegagalan pemerintah pusat dalam menjalankan prinsip keadilan distributif.
“Jika Papua masih disebut 3T—Tertinggal, Terbelakang, Termiskin—padahal kami adalah lumbung kekayaan alam nasional, itu bukan lagi soal data, tapi soal keadilan struktural,” katanya.
Senator asal Papua Tengah itu juga menyampaikan keprihatinan bahwa kontribusi besar Papua ke kas negara justru digunakan membiayai proyek di wilayah lain yang lebih cepat menyerap anggaran, sementara Papua tetap berada di pinggir distribusi fiskal.
Eka mendesak agar pemerintah pusat:
-
Membuka data kontribusi nominal PNBP dari Freeport secara publik;
-
Melibatkan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan fiskal;
- Memastikan pencairan DBH dilakukan secara adil dan tepat waktu.
“Keadilan fiskal bukan sekadar angka. Ini tentang pengakuan atas hak konstitusional daerah, kedaulatan sumber daya, dan legitimasi pembangunan yang inklusif. Pembangunan Papua bukan hanya soal Papua—ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Eka.
