Forum Cipayung Plus Padang Lawas yang terdiri dari HMI, IMM, dan KAMMI menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Padang Lawas yang digelar pada Rabu, 30 April 2025 di Aula Kantor Bupati.
Musrenbang yang seharusnya menjadi ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan justru dinilai mengecewakan oleh kalangan mahasiswa. Mereka menganggap kegiatan ini tidak mencerminkan semangat partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ketua HMI Cabang Padang Lawas, Putra Hasibuan, menyayangkan ketidakkonsistenan panitia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Undangan kami jelas, tertulis bahwa pelaksanaan Musrenbang diadakan di dalam aula. Tapi setelah kami mengisi absen, kami justru diminta tetap berada di luar ruangan. Ketika Bupati tiba, pintu aula bahkan ditutup rapat, seolah-olah kami bukan bagian dari musyawarah ini,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua KAMMI Palas, Tarmizi. Ia menilai pelaksanaan Musrenbang kali ini jauh dari tema yang diusung, yakni “Merajut Kolaborasi untuk Mewujudkan Padang Lawas Maju.”
“Undangan itu mestinya bentuk ajakan kolaboratif. Tapi nyatanya, banyak yang tidak bisa masuk ke forum, bahkan ada organisasi tingkat nasional yang sama sekali tidak diundang. Ini bentuk pengabaian terhadap pemuda sebagai bagian dari elemen pembangunan,” ujarnya.
Kekecewaan juga disampaikan Ketua IMM Palas-Paluta, Khaidar. Ia menganggap pelayanan publik yang tercermin dari pelaksanaan Musrenbang kali ini bertolak belakang dengan semangat transparansi dan keterlibatan masyarakat.
“Kami apresiasi undangannya, tapi ini jauh dari harapan. Bahkan saat saya baru mengisi absensi, sudah langsung diarahkan ke luar. Ini bukan pelayanan publik yang baik. Padahal, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah bagian dari tujuh program unggulan kepala daerah,” tegasnya.
Forum Cipayung Plus berharap ke depan Pemkab Padang Lawas dapat lebih terbuka dan konsisten dalam melibatkan semua unsur masyarakat, terutama organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, demi mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.
